" Kemendagri Ucapkan terimakasih bahwa Walikota Tangerang Selatan telah melaksanakan arahan kemendagri melalui Tim Ditrektorat Jenderal Otonomi Daerah dan Inspektorat Jenderal Kemendagri yang telah mendatangi Wali Kota Tangerang Selatan untuk melakukan verifikasi langsung pada Rabu 21/11/2018" kata Kapuspen Kemendagri Bahtiar dalam keterangan tertulis, Jumat (23/11/2018).
Kemendagri sendiri sebelumnya telah mengirimkan tim untuk melakukan klarifikasi soal adanya 20 Plt Lurah di Tangsel yang diisi bukan oleh PNS. Setelah melakukan pengecekan di Tangsel, tim Kemendagri pun mendorong segera dilakukan pergantian agar jabatan Lurah diisi oleh PNS.
Bahtiar pun mengatakan pihak Pemerintah Kota Tangerang Selatan telah menyampaikan komitmen mengganti Plt Lurah Non PNS sebelum Desember 2018. Dia juga mengingatkan agar persoalan yang terjadi di Tangsel tidak terjadi lagi di daerah lain.Web Togel Judi Online
"Jangan sampai kebijakan kepala daerah menyalahi atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dan masalah ini jangan sampai terjadi pula di daerah lain, cukup sampai di sini saja," ujarnya
Dia kemudian menjelaskan Plt Lurah dan Sekretaris Kelurahan di Tangsel yang bukan berasal dari PNS telah menyalahi aturan pasal 299 ayat 3 UU 23 tahun 2014 tertang Pemerintahan Daerah. Kebijakan tersebut juga dinilai bertentangan dengan pasal 26 ayat 2 PP nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan.Web Togel Judi Online
"Dengan lantiknya Lurah yang berasal dari PNS artinya Walikota telah bekerja sesuai Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah," ujar Bahtiar.
EmoticonEmoticon